GUBERNUR BI: EKONOMI SYARIAH SOLUSI KESENJANGAN INDONESIA

Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo (tengah) dan Ketua MUI KH Ma'ruf Amin (kedua kiri) membuka Diskusi Panel "Peran Ekonomi Syariah Dalam Arus Baru Ekonomi.Indonesia" di Gedung Bank Indonesia, Senin (24/7).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ekonomi syariah dinilai menjawab permasalahan kesenjangan ekonomi di Indonesia. Hal ini karena sistem ekonomi syariah mampu melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo menilai, saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang melanjutkan upaya perbaikan. Namun, peningkatan kondisi perekonomian tersebut masih belum diikuti dengan distribusi hasil hasil pembangunan ekonomi yang optimal. Hal ini tercermin dari masih tingginya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat.

"Untuk menjawab permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu sistem ekonomi yang inklusif, yang dapat secara aktif melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pergerakan roda perekonomian, yaitu ekonomi syariah," ujar Agus DW Martowardojo dalam Diskusi Panel "Peran Ekonomi Syariah Dalam Arus Baru Ekonomi Indonesia" di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (24/7). Berdasarkan survei Bank Dunia, rasio gini Indonesia masih tercatat sebesar 0,394 di penghujung 2016, meskipun sudah sedikit membaik dari rasio gini di awal 2016 yang mencapai 0,397. Kondisi ini menjadi salah satu permasalahan utama yang harus diatasi guna mewujudkan perekonomian yang tumbuh berkualitas dan berkesinambungan.

"Sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan dalam pengelolaan sumberdaya titipan Allah, akan menjadi salah satu jawaban yang tepat," ujar Agus. Agus menuturkan, sistem ekonomi syariah yang sudah mulai menjadi salah satu pilar pendukung dari sistem perekonomian Indonesia saat ini, harus diperkuat dengan kebijakan dan perangkat instrumen yang dapat mendukung distribusi sumber daya dan kesempatan, mengoptimalkan investasi yang berdayaguna, dan mendorong partisipasi sosial untuk kepentingan publik. "Nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah ini bukanlah merupakan suatu konsep yang eksklusif. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini telah berjalan beriringan dan selaras dengan berbagai tujuan dunia internasional," kata Agus.